Hukuman Mati Menurut Islam

Hukuman Mati Menurut Islam
Gambar Ilustrasi
PRO-KONTRA hukuman mati, tidak hanya sebatas isu Nasional, melainkan juga telah menjadi isu dunia, setelah pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan dan melaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap beberapa narapidana kasus narkoba dan lainnya.

Membicarakan hukuman mati dalam perspektif Islam, berarti mebicarakan persoalan syariat itu sendiri. Pemahaman tentang syariat dapat dirumuskan dalam kaidah usul fiqh Jalb al Manafi’ wa-Dar al Mafasiid (Mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang mudharat). Sementara itu maksud dan tujuan dari syariat Islam (maqasid al syari’at) tidak lain adalah bagaimana membangun kemaslahatan hamba (tahqiq mashalih al ‘ibad). Oleh karena itu, seharusnya segala daya dan upaya manusia dalam merumuskan konsepsi tentang hukum haruslah mengacu pada maqasid al-syari’at itu, bukan hukum untuk hukum.

Berkaitan dengan upaya membangun kemaslahatan hamba tersebut, Iman Ash-Syathibi menjelaskan bahwa kemaslahatan itu dibagi dalam tiga kelompok besar, salah satunya diistilahkan dengan al-Mashlahah al-Daruriyyat (Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat, Jl.2 hal 3) yakni kemaslahatan yang bersifat primer. Maksudnya sebuah kemaslahatan yang apabila tidak menjadi concern bersama, maka tatanan sosial dan dinamikanya itu akan runtuh. Oleh karena itu maka kemaslahatan ini harus menjadi tanggung jawab bersama.

Adapun yang dimaksud dengan al-Mashlahat al-Daruriyyat ini kemudian dikenal dengan al-kulliyatul khamsa, yakni:
(1) Hifzd al Nafs, penghormatan atas jiwa atau nyawa manusia; 
(2) Hifzd al-Dien, penghormatan dan penghargaan atas setiap orang beragama; 
(3) Hifzd al-‘Aql, kebebasan menyatakan pendapat dan pikiran sesuai dengan hati nurani baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain juga wajib menjaga akal tidak begitu mudah merusak dengan obat-obat terlarang; 
(4) Hifzd al- Nasl, kebebasan dan atau penghormatan atas berketurunan, secara sah dan halal, dan; 
(5) Hifzd al-Mal, penghargaan dan penghormatan atas harta atau kepemilikan.

Tidak gampang

Sekalipun Islam mengenal dan melegalkan hukuman mati, namun di dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang tidak gampang untuk menjatuhkan sebuah hukuman atau hudud. Beberapa ketentuan tersebut antara lain dijelaskan dalam firman Allah Swt: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka Kami telah memberi kekuasaan kepada ahl warisnya. Akan tetapi janganlah ahl waris itu melampaui batas dalam membunuh/balas membunuh. Sesungguhnya ia orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra’: 33),

“... Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu yang benar, yang demikian itu diperintahkan oleh Tuhanmu, supaya kamu memahaminya.” (QS. Al-An’am: 151). “Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu telah membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semua.” (QS. Al-Maidah: 32).

“Sesungguhnya nyawa dan harta benda kalian suci bagi sesama hingga kalian menemui Tuhan di hari kebangkitan.” Dalam riwayat lain Nabi saw bersabda: “Kejahatan pertama di antara manusia yang akan Allah hukum pada hari perhitungan adalah penghilangan nyawa secara tidak sah.” (HR. Bukhari Muslim). Firman Allah Swt: “Di dalam qishash ada kehidupan bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179)

Kutipan ayat dan hadis di atas, mengisyaratkan bahwa sekalipun dalam hukum Islam masih memberlakukan hukuman mati, akan tetapi tetap memberikan batasan atau bahkan ketentuan-ketentuan yang sangat teliti dan serius dalam pemberlakuan hukumnya. Beberapa pembatasan tersebut paling tidak terdapat beberapa pembatasan spesifik misalnya: Pertama, bahwa dalam ketentuan hukuman mati itu merupakan bagian dari proses memelihara kehidupan itu sendiri. Sehingga para ahli fiqh lebih memilih menghindari hukuman mati, melalui ketentuan-ketentuan prosedural atau keringanan yang dalam bahasa teknis hukum internasional disebut dengan procedural and commutative provision.

Dalam fikih klasik, sekalipun terdapat ketentuan hukuman yang disebut dengan hudud untuk beberapa jenis pelanggaran yang lebih bersifat retributif semisal qishash, namun dalam banyak kasus hukum tradisional Islam lebih mengedepankan pada aspek diskresioner yang dikenal dengan ta’zir. Misalnya dengan pembayaran diat (blood money), sebagai ganti hukuman mati. Nabi sendiri dalam beberapa kasus menganjurkan sebisa mungkin menghindarkan hukuman mati (Wahbah Zuhayli, Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, vol 7, hal 5037). Selain itu lebih mendorong agar ahl waris pihak terbunuh untuk memaafkan pelaku pembunuhan (Wahbah Zuhaili, hal 5038).

Pembatasan kedua, hukum tradisional Islam seperti halnya ketentuan pembatasan dalam pandangan HAM, ia sangat menekankan pada proses pemeriksaan yang adil dan tidak diskriminatif. Misalnya penggalan ayat “... Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu yang benar.” Sekalipun beberapa mazhab mengisyaratkan tidak berlakunya hukuman mati bagi pembunuh muslim atas non-muslim, akan tetapi Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya misalnya menjelaskan bahwa pelanggar Muslim bisa dieksekusi atas pembunuhan non-Muslim.

Sekalipun ada perbedaan pendapat dalam hal ini antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi’i dan Imam Maliki. Dalam kaitan ini, hukum tradisional Islam membedakan putusan (qadha’), yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dengan pendapat hukum (fatwa) seorang mufti yang terkait. Putusan akhir yang bisa mengeksekusi (qadha’), hanya bisa dijatuhkan oleh hakim setelah pertimbangan penuh sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Sementara fatwa hanyalah opini hukum yang tidak mengikat dan tidak pula bisa mengeksekusi.

Pembatasan ketiga, dalam hukum tradisional Islam menganjurkan pemberian ampunan atas pelaku dosa, ini artinya dalam hukum tradisional Islam mengakui prinsip amnesti. Prinsip amnesti ini bisa diberikan oleh penguasa sesuai dengan prinsip haq al ‘afw ‘an al-‘uqubah, yakni untuk mengampuni hukuman. Sebagian ahli fiqh berpendapat pertimbangan remisi merupakan alternatif yang lebih baik ketimbang hukuman mati dalam perkara pembunuhan.

Pembatasan keempat, dalam hukum tradisional Islam, pemberlakukan hukuman hudud hanya berlaku bagi orang-orang mukallaf yakni, baligh dan waras, artinya hudud tidak berlaku bagi anak-anak dan orang gila. Selain itu beberapa prasyarat diberlakukannya hudud juga bukan pada perempuan yang sedang dalam keadaan hamil hingga ia melahirkan. Misalnya kasus dua orang perempuan yang meminta dirajam oleh karena berbuat mesum. Setelah melalui proses panjang, Nabi saw kemudian merajam perempuan yang satu atas permintaan sendiri dan menunda perempuan yang satu karena hamil hingga menyusui.

Pembatasan kelima, dalam hukum tradisional Islam, penetapan hukuman atau sanksi hudud menuntut adanya syarat-syarat pembuktian yang ketat bagi pelanggar ketentuan hudud. Dan dalam banyak kasus pembuktian itu berakhir pada ta’zir (discretionary). Beberapa contoh misalnya, untuk menjatuhkan hukuman rajam atau dera atas kasus perbuatan mesum, ketentuan pertama harus dapat dibuktikan oleh empat orang saksi dengan kriteria, laki-laki, baligh, adil, dan jujur. Jika dari keterangan empat orang saksi tersebut terdapat satu saja yang memberikan kesaksian berbeda atau mungkin ragu, maka penjatuhan hukuman bisa berubah menjadi ta’zir, atau bahkan bebas sama sekali.

Terakhir, ayat yang dijadikan rujukan utama bagi kelompok muslim yang menyetujui atau bahkan bersemangat untuk memberlakukan hukuman mati adalah: “Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu meng-qishash atas pembunuhan; nyawa merdeka bayar nyawa merdeka, budak bayar budak, perempuan bayar perempuan. Dan jika engkau memaafkan, maka lakukanlah dengan cara yang terbaik, sesungguhnya yang demikian (memaafkan itu) merupakan bentuk kasih sayang dan rahmat-Nya...” (QS. Al-Baqarah: 178).

Ingin saya katakan bahwa ayat tersebut hingga penggalan “perempuan dengan perempuan” adalah baru pada tahap keadilan retributif. Sementara penggalan “jika kamu memaafkan, hingga memaafkan itu merupakan bentuk kasih sayang dan rahmat-Nya” secara implisit mengisyaratkan bahwa keadilan restoratif atau substantif lebih dianjurkan. Karena itu pula secara mutlak yang menghilangkan nyawa manusia di bumi ini adalah hak penuh Allah Swt. Demikian semoga menjadi renungan bagi kaum yang berpikir. Wallahu a’lamu bish-shawab.

* Dr. Abd. Gani Isa, S.H., M.Ag., Dosen/Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Email: aganiisa@yahoo.co.id

Subscribe to receive free email updates: